Kanwil DJPB Gorontalo Lakukan Koordinasi Permudah Akses Permodalan UMKM

INDONESIASATU.CO.ID:

GORONTALO - (4/7) Dalam rangka pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan KUR dan Implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Tahun 2018. Acara yang digelar di Aula Mohuyula Kanwil DJPb Prov. Gorontalo ini bertujuan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Sistem Informasi yang terintegrasi melalui SIKP.

SIKP merupakan salah satu alat monitoring dan evaluasi yang digunakan dalam mengawasi ketepatan sasaran program KUR. Melalui SIKP diharapkan dapat tercapai penyusunan basis data UMKM oleh Pemerintah Daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Pejabat dan Pegawai Dinas Koperasi dan UKM serta Bagian Ekonomi Setda lingkup se-Provinsi Gorontalo. Turut hadir pula Bank penyalur KUR yang diwakili oleh Bank BRI Cabang Gorontalo, Bank Mandiri Cabang Gorontalo, Pegadaian, dan Bank Indonesia.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra, menyampaikan bahwa untuk mendukung keakuratan penyaluran KUR dibutuhkan database. Database tersebut meliputi data calon debitur yang merupakan hasil pendataan dan binaan Pemerintah Daerah yang diinput ke dalam aplikasi SIKP. Kemudian perbankan yang juga diberikan user agar dapat mengakses informasi dalam aplikasi SIKP sehingga dapat mengetahui kelayakan calon debitur yang layak di berikan KUR menurut syarat perbankan. Hal ini dapat mencegah satu orang mendapatkan satu atau lebih kredit program dari pemerintah. Untuk usaha mikro yang belum bisa mengakses KUR ada fasilitas Kredit Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diantaranya Pegadaian, Bahana Artha Ventura (BAV), dan Permodalan Nasional Madani (PNM). Demikian disampaikan dalam sambutan pembukaan rapat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo yang ikut hadir, Ben Idrus, menyampaikan, hingga juni 2018, sudah sekitar 2.092 UKM di kota Gorontalo yang terfasilitasi melalui KUR. Kedepannya, Pemkot akan terus meningkatkan jumlah UKM yang terfasilitasi KUR, diharapkan tahun depan bisa mencapai 5000-an. Saat ini, Pemkot Gorontalo juga memfasilitasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Hingga Juni 2018 sudah sekitar 5.290 UKM difasilitasi secara gratis.

Kadis Tenaga Kerja, Koperasi UKM Kab. Bone Bolango, Basir Noho, menjelaskan bahwa Pemkab Bone Bolango telah melakukan kerjasama dengan Pusat Investasi Pemeritah (PIP) terkait sharing pendanaan pemberian Kredit UMi yang saat ini sedang dimatangkan skema penyalurannya. Semua ini ditujukan untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM dalam menjalankan usaha. Kegiatan Rakorev ini diharapkan menjadi forum komunikasi dan koordinasi intensif antara Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur KUR ataupun LKBB penyalur Ultra Mikro, sehingga dapat mewujudkan penyaluran kredit yang tepat sasaran dan mudah bagi UMKM.

Index Berita